Menu
News
Strategy
Leadership
Social Responsibility
In-depth
Video
Indeks
About Us
Social Media

Erick Thohir Bakal Kembali Laporkan Dua Dapen yang Dikelola BUMN ke Kejagung

Erick Thohir Bakal Kembali Laporkan Dua Dapen yang Dikelola BUMN ke Kejagung Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
WE BUMN, Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan kembali melaporkan dua dana pensiun (dapen) yang dikelola perusahaan BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah sempat batal melaporkan dua Dapen BUMN ke Kejagung pada Desember 2023 karena proses audit yang belum selesai.

Terkait hal tersebut, Erick Thohir menyampaikan bahwa rencana pelaporan kembali itu akan dilakukannya di minggu ini.

Baca Juga: Erick Thohir Beri Respons Begini Soal Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Per Februari 2024

"Dapen rencana saya lagi akan minta waktu untuk Pak Jaksa Agung untuk dua pelaporan lagi kasus korupsi di Dapen dan mudah-mudahan minggu ini lah kita akan laporan," ujar Erick Thohir dikutip WE BUMN, Senin (19/2).

Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan, dirinya sempat berencana bertemu dengan Kejagung untuk pelaporan Dapen pada Desember 2023, namun baru dapat dilaksanakan pekan ini lantaran hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru keluar.

"Saya waktu itu janji kemarin, cuma kan auditnya baru keluar. Daripada kita menuduh-nuduh, sekarang ada dua yang akan kita laporkan," tuturnya.

Diketahui, sebelumnya Erick Thohir sempat menyebut, pihaknya akan terus menindak Dapen BUMN yang melakukan pelanggaran. Namun dia tidak memiliki target khusus, bila hasil audit menunjukkan adanya penyelewengan pada BUMN, maka ia segera melaporkannya.

"Sebanyak-banyaknya, semua tergantung audit. Kemarin saja, saya ngomong maunya tujuh, ternyata dua tapi dua ternyata belum selesai juga," ujarnya.

Di samping itu, Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG), yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick Thohir menyampaikan Dapen yang bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp 12 triliun. Dana tersebut didapatkan dari BUMN yang menangani Dapen bermasalah.

Menurut Erick, penambahan modal ini bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Sebab hal ini dipengaruhi oleh masalah keuangan yang harus diselesaikan.

"Tergantung dari BUMN, kalau BUMN-nya misalnya ada problem cash flow total, itu masalah lain yang harus diselesaikan. Jadi enggak semudah itu, makanya ini kembali kalau masih mau punya pensiunan-pensiunan, mestinya ada konsolidasi," ujar Erick.

Diketahui, pada Oktober 2023, Kementerian BUMN bersama BPKP melaporkan empat Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung. Adapun keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

Penulis/Editor: Irania Zulia

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: