Menu
News
Strategy
Leadership
Social Responsibility
In-depth
Video
Indeks
About Us
Social Media

Peran BUMN Menekan Angka WNI Berobat ke Luar Negeri Melalui KEK Kesehatan

Peran BUMN Menekan Angka WNI Berobat ke Luar Negeri Melalui KEK Kesehatan Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
WE BUMN, Jakarta -

Presiden Jokowi merasa prihatin mengetahui ada jutaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berobat ke luar negeri. Jokowi menyebut, hampir 2 juta WNI berobat ke luar negeri, di mana hampir 1 juta WNI berobat ke Malaysia dan 750 ribu ke Singapura.

Keprihatinan kembali disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Rumah Sakit Tzu Chi pada pertengahan Juni 2023. Bagaimana tidak, banyaknya WNI yang berobat ke luar negeri membuat devisa Indonesia hingga hingga US$11,5 miliar atau setara Rp170 triliun per tahun.

Baca Juga: Profil Rosan Roeslani: Dari Dubes hingga Dilantik Jokowi Jadi Wamen BUMN

"Kita kehilangan devisa karena bayarnya ke luar negeri. Devisa US$11,5 miliar atau Rp170 triliun hilang karena berobat ke luar negeri," tegas Jokowi, dilansir kembali pada Selasa, 25 Juli 2023.

Oleh karena itu, Jokowi berharap bahwa industri kesehatan, termasuk pelayanan dan peralatan rumah sakit Indonesia dapa bersaing secara global. Dengan begitu, masyarakat Indonesia tidak lagi harus berobat hingga ke luar negeri.

Motivasi WNI Berobat ke Luar Negeri

Hasil riset yang dilakukan Patients Beyond Borders menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura menjadi tujuan utama pasien Indonesia untuk berobat ke luar negeri. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, rata-rata masyarakat Indonesia mengeluarkan dana US$11,5 miliar per tahun untuk menjalani pengobatan di luar negeri.

Melihat potensi yang besar, tak heran jika sejumlah negara di Asia Tenggara pun mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan menggarap wisata kesehatan. Thailand, Singapura, dan Malaysia adalah contoh negara yang melakukan hal tersebut.

Berbagai motivasi melatarbelakangi masyarakat Indonesia untuk berobat di luar negeri. Dalam unggahan di laman resmi DJKN Kemenkeu, disampaikan bahwa dua faktor yang mendorong masyarakat berobat ke luar negeri ialah faktor kualitas pelayanan dokter sebagai front liner dan faktor kenyamanan RS. 

"Dokter di luar negeri dipersepsikan jujur memberikan diagnosa, fokus melayani di satu rumah sakit, dan tidak mengejar uang semata," tulis dalam laman tersebut.

Di luar dua itu, ternyata ada faktor lain yang turut menjadi alasan WNI berobat ke luar negeri. Merangkum dari berbagai sumber, berikut adalah alasan masyarakat melakukan pengobatan di luar negeri.

- Kurangnya mutu pelayanan dan pengawasan kesehatan di Indonesia;

- Kecanggihan teknologi dan obat-obatan;

- Komunikasi dokter dan tenaga medis;

- Ketepatan diagnosis;

- Akomodasi rumah sakit di luar negeri lebih menyenangkan;

- Reputasi rumah sakit;

- Biaya lebih murah.

Peran BUMN Tekan Angka WNI Berobat ke Luar Negeri

Pemerintah tentu saja tak akan inggal diam melihat fakta tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka pengobatan WNI ke luar negeri, termasuk di antaranya melalui pengembangan rumah sakit di Indonesia, baik swasta maupun rumah sakit BUMN/BUMD, dan pemerintah pusat.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN adalah membentuk Holding RS BUMN dengan Pertamedika IHC sebagai induk atas 36 rumah sakit BUMN dan terafiliasi dengan 39 rumah sakit swasta serta 172 klinik kesehatan.

Melalui Holding RS BUMN Pertamedika IHC, pemerintah mengupayakan untuk pembangunan ekosistem kesehatan yang mumpuni. Hal itu dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk berobat di dalam negeri alih-alih harus ke luar negeri.

Penghujung tahun 2022, Pahala Mansury yang kala itu menjabat Wakil Menteri BUMN menyampaikan bahwa BUMN sektor kesehatan selama ini terus membangun industri farmasi dan infrastruktur kesehatan yang lebih kuat di Tanah Air. Salah satunya terimplementasi melalui proyek Kawasan Khusus (KEK) Pariwisata Kesehatan di Bali.

Optimalisasi KEK Kesehatan Pangkas Devisa Outflow

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak terlepas dari upaya transformasi kebijakan pemerintah dalam rangka memberi nilai tambah terhadap penguasaan teknologi dan SDM. Melalui KEK Kesehatan, minat masyarakat Indonesia akan meningkat untuk mengalihkan perawatan medis dari sebelumnya di luar negeri menjadi di dalam negeri. 

Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa disetujuinya KEK Sanur oleh Dewan Nasional KEK diharapkan akan memberikan manfaat dalam penghematan devisa dan peningkatan ekonomi negara. Tak hanya itu, KEK Kesehatan juga dinilai dapat meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia melalui transfer of knowledge.

"Bentuk, besaran, dan proses fasilitas yang diberikan KEK harus di-review kembali, terutama untuk menghadapi persaingan global dan menarik investasi di Indonesia," ungkap Airlangga dilansir dari laman resmi Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa, 25 Juli 2023.

Baca Juga: Komitmen ITDC Jalankan Program TJSL, Apa Saja yang Sudah Dilakukan?

Keberadaan pembangunan KEK Sanur diharapkan mampu menyerap sebesar 4%-8% pasien WNI yang sebelumnya berobat ke luar negeri menjadi berobat ke KEK Sanur. Pemerintah menargetkan, total pasien  WNI tersebut berkisar 123.000 hingga 240.000 orang pada 2030. Hingga tahun 2045, pemerintah berharap ada penghematan devisa yang mencapai total Rp86 triliun dan penambahan devisa pada periode yang sama mencapai total Rp19,6 triliun.

Dengan total lahan mencakup 41,26 Ha, KEK Sanur diharapkan akan menarik investasi dengan total Rp10,2 triliun hingga 2028 serta menyerap tenaga kerja sebanyak 43.647 orang pada 2045. Ke depan, KEK Sanur ini diharapkan juga akan mengurangi terjadinya devisa outflow dan memperkuat Bali sebagai destinasi pariwisata komprehensif.

Penulis/Editor: Lestari Ningsih

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: